Indosultra.Com, Kendari – Perum Bulog menyiapkan sebanyak 1,3 juta ton beras dari cadangan pemerintah yang akan digelontorkan secara bertahap hingga Desember 2025. Penyaluran itu dilakukan melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak yang akan menjangkau seluruh kecamatan di Indonesia.
Program itu disampaikan dalam Pembukaan GPM Serentak di seluruh kecamatan se-Indonesia, dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), kegiatan tersebut dipusatkan di Halaman Kantor Camat Kadia Kota Kendari, Sabtu (30/8/2025).
Turut dihadiri Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Ling.,menghadiri secara virtual. Forkopimda Sultra, Wali Kota Kendari, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sultra, TPID Sultra, serta pejabat terkait lainnya.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian serius terhadap persoalan pangan. Menurutnya, makna kemerdekaan tidak hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga mampu memberikan kedaulatan pangan bagi rakyat.
“Bapak Presiden menegaskan, merdeka bukan hanya merdeka dari penjajahan, tetapi merdeka juga berarti kita mampu memberi makan rakyat kita sendiri. Salah satu atensi utama adalah persoalan beras, sehingga Bapak Presiden memerintahkan Menteri Pertanian untuk terus meningkatkan produksi,” jelas Mendagri.
Mendagri mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 produksi beras nasional berada dalam kondisi sangat baik. Indonesia tidak melakukan impor beras, bahkan stok cadangan Bulog mencapai hampir 4 juta ton. Namun demikian, memasuki musim kemarau panjang, produksi mulai menurun sehingga pemerintah menyiapkan langkah stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Sebanyak 1,3 juta ton beras dari cadangan Bulog akan digelontorkan secara bertahap hingga Desember 2025 untuk menjaga stabilitas harga. Dengan rata-rata penyaluran sekitar 7 ribu ton per hari, distribusi ini melibatkan berbagai saluran, mulai dari pasar rakyat, pemerintah daerah melalui BUMD, gerakan pasar murah di kecamatan dan desa, hingga keterlibatan instansi pemerintah, TNI, Polri, serta dukungan Kadin.
“Kami pastikan stok beras di Kendari dan daerah lainnya cukup hingga akhir Desember. Harga beras SPHP di pasar juga sudah stabil dengan kemasan 5 kilogram seharga Rp60.000. Bahkan ada subsidi dari Kadin dan Polri yang membuat harga beras lebih terjangkau, sekitar Rp11.000 per kilogram,” tambah Mendagri.
Mendagri menegaskan bahwa stok beras di Kendari dalam kondisi aman hingga akhir Desember 2025. Hal itu dipastikannya langsung saat melakukan pengecekan bersama Bulog di lapangan. Distribusi beras juga dilakukan melalui berbagai saluran, di antaranya pemerintah daerah dengan BUMD pangan, pasar-pasar rakyat, serta gerakan pasar murah yang digelar di tingkat kecamatan dan desa.
Selain itu, penyaluran beras melibatkan instansi pemerintah, TNI, Polri, hingga Kadin. Bahkan, Polri memberikan subsidi harga sehingga beras SPHP yang semula dijual Rp12.000 per kilogram bisa dibeli masyarakat seharga Rp11.000.
Kadin juga melakukan hal serupa dengan menjual beras SPHP Rp11.000 per kilogram. Distribusi pun merambah retail modern seperti minimarket. Mendagri menyebutkan pihaknya telah mengecek langsung dan memastikan beras SPHP tersebut benar-benar sudah tersedia di gerai-gerai ritel modern.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa gerakan pangan murah serentak yang digelar pada hari ini merupakan inisiatif Kementerian Pertanian bersama Bulog, yang dilaksanakan melalui metode berbasis kecamatan. Dari total 7.285 kecamatan di Indonesia, sebanyak 4.663 kecamatan berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan jumlah pengunjung diperkirakan mencapai 3,4 juta orang serta kebutuhan beras mencapai lebih dari 43 ribu ton.
Gerakan ini juga dinilai efektif dalam menjaga stabilitas harga. Mendagri menyebutkan, berdasarkan data inflasi mingguan yang dipantau setiap Senin, daerah yang mengalami kenaikan harga pangan turun dari 233 kabupaten/kota menjadi 200 daerah. Sementara daerah yang mengalami penurunan harga meningkat dari 40-an menjadi 55 daerah.
“Gerakan stabilisasi harga pangan dengan pasar murah menggunakan stok Bulog adalah langkah yang tepat. Tinggal bagaimana kita memasifkan gerakan ini melalui berbagai saluran yang ada. Terima kasih kepada seluruh kepala daerah, camat, dan pihak terkait yang telah berpartisipasi,” ujar Mendagri.
Di akhir arahannya, Mendagri menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan GPM serentak ini semata-mata ditujukan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah ingin memastikan pangan, khususnya beras, tetap tersedia dengan harga terjangkau sehingga tidak memberatkan masyarakat.
“Acara ini adalah wujud kerja bersama untuk rakyat. Kita ingin memastikan beras selalu tersedia, terjangkau, dan tidak membebani masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Mentan, Bapak Mendag, Kepala Bulog, Badan Pangan Nasional, serta semua pihak yang bekerja keras untuk gerakan ini,” pungkasnya.***
Laporan: Ramadhan
