Indosultra.com,Kendari – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa program transmigrasi telah berkontribusi besar dalam menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah provinsi.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi, Advokasi, dan Penguatan Kapasitas Stakeholder Perencanaan Kawasan Transmigrasi, yang digelar di Hotel Claro Kendari, Senin (4/8/2025).
“Sejak 1968 hingga 2024, Sulawesi Tenggara telah menerima sebanyak 69.747 kepala keluarga atau 275.786 jiwa transmigran. Ini bukan sekadar perpindahan penduduk, tapi strategi pembangunan berbasis pemerataan,” ujar Gubernur.
Hingga kini, terdapat 11 kawasan transmigrasi yang tersebar di 10 kabupaten di Sultra. Tiga di antaranya masuk dalam kawasan prioritas nasional, yaitu Kawasan Mutiara (Kabupaten Muna), Kawasan Asinua-Routa (Kabupaten Konawe), dan Kawasan Anawua-Toari (Kabupaten Kolaka).
Menurut Gubernur, transmigrasi telah mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan nasional.
“Transmigrasi itu pembangunan. Ini pilar penting dalam strategi nasional untuk menciptakan masyarakat mandiri dan wilayah yang maju,” tegasnya.
Gubernur Andi Sumangerukka juga mengajak semua pihak memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung agenda transformasi transmigrasi yang dikenal dengan konsep 5T, yakni, Transmigrasi Tuntas, Transmigrasi Lokal, Transmigrasi Patriot, Transmigrasi Karya Nusantara, dan Transmigrasi Gotong Royong.
Ia berharap forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat pemahaman terhadap kebijakan terkini, meningkatkan kapasitas perencanaan daerah, serta mendorong sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
“Semoga ini menjadi momentum untuk membangun kawasan transmigrasi yang maju, aman, mandiri, sejahtera, dan religius,” tutupnya.
Acara ini juga dihadiri dan dibuka langsung oleh Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, yang turut menyoroti percepatan proses inventarisasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di kawasan transmigrasi Sultra.
Laporan: Krismawan
