Indosultra.com, Jakarta – Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) Sulawesi Tenggara (Sultra) Kembali menggelar aksi demonstrasi di depan gedung merah putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI).
Aksi ini merupakan gerakan susulan terkait kasus dugaan korupsi dan pungli pada Proyek Percepatan Pembangunan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), yang diduga melibatkan anggota DPR RI Dapil Sultra inisial RB dan Kepala BWS Wilayah 4 Kendari.
Koordinator Lapangan Formatur Sultra, Arnol Ibnu Rasyid mengatakan, aksi demonstrasi yang di gelar hari ini merupakan aksi yang ke tiga kalinya.
“Hari ini aksi jilid 3, materinya masih sama soal dugaan keterlibatan anggota DPR RI Dapil Sultra inisial RB dan Kepala BWS Wilayah 4 Kendari dalam pusaran kasus korupsi dan pungli proyek P3-TGAI”. Katanya usai membawakan orasi di depan gedung KPK RI, Rabu, (12/11/25).
Selain itu, lanjut Arnol sapaan akrabnya (red) menambahkan, bahwa selain kasus proyek P3-TGAI di Sulawesi Tenggara, anggota DPR RI Dapil Sultra inisial RB juga diduga terlibat dalam kasus gratifikasi pada proyek Pembangunan dan Pemeliharaan Jalur Kereta Api.
“Fokusnya kami adalah kasus pungli Proyek Percepatan Pembangunan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Sulawesi Tenggara. Tetapi di samping itu sebagai pengingat, kami juga minta KPK RI kembali dalami keterlibatan RB dalam kasus gratifikasi pada proyek Pembangunan dan Pemeliharaan Jalur Kereta Api”Jelas aktivis jebolan HMI Jakarta Raya itu.
Pada kesempatan yang sama, Hendro Nilopo selaku penanggungjawab aksi menyampaikan agar KPK RI juga mendalami dugaan keterlibatan anggota DPR RI Dapil Sultra inisial RB dalam kasus korupsi dan pungli pada proyek pembangunan Rumah Susun (Rusun) dan program Bedah Rumah di Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Kalau dilihat, hampir semua program pemerintah di Sultra yang melibatkan Komisi V DPR RI terjadi indikasi korupsi maupun pungli. Sehingga Sehingga ini merupakan sinyal bagi KPK untuk betul-betul mengusut keterlibatan RB pada proyek-proyek yang melibatkan Komisi V DPR RI di Sultra”. Terang aktivis hukum asal Sultra itu
Terakhir, mewakili Himpunan Pemuda 21 (HP21) Nusantara bersama Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang tergabung dalam Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) menegaskan akan menggelar aksi susulan jika dalam waktu yang se singkat-singkatnya KPK RI belum memanggil dan memeriksa RB dan Kepala BWS Wilayah 4 Kendari.
“Kami tegaskan, bahwa kami tidak akan berhenti sebelum KPK RI memanggil dan memeriksa RB dan Kepala BWS Wilayah 4 Kendari”. Tutupnya.***
Laporan: Redaksi
