Indosultra.com, Kendari – Aktivis anti korupsi sekaligus penggiat hukum Sulawesi Tenggara, Mawan, S.H., melayangkan kritik tajam terhadap penanganan dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 10 Puskesmas Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022.
Dalam pernyataannya, Mawan menanggapi keterangan penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polda Sultra yang sebelumnya menyatakan bahwa hasil pengecekan fisik seluruh PLTS telah sesuai kontrak dan berfungsi, meski terdapat beberapa catatan minor.
Menurut Mawan, informasi tersebut sangat bertentangan dengan kondisi lapangan, khususnya di Puskesmas Waode Buri. Ia menyebut bahwa PLTS di lokasi itu tidak bisa dimanfaatkan saat listrik PLN padam, sehingga tidak dapat dikatakan berfungsi optimal.
“Penyidik Tipidkor Polda Sultra sebaiknya cek langsung dan objektif. Ada dugaan besar pihak terperiksa memanipulasi data fisik saat pemeriksaan. Baterai PLTS diduga ditukar-tukar antar puskesmas. Misalnya, saat pemeriksaan di Waode Buri, baterai dari Kulisusu Barat atau Lambale dipindahkan ke sana untuk menutupi kerusakan,” ungkap Mawan, Senin (14/7/2025).
Ia juga menyoroti pernyataan penyidik yang menyebut pelapor tidak bisa dihubungi. Mawan membantah hal tersebut dan memastikan nomor teleponnya aktif 24 jam serta tidak pernah diganti. Bahkan, ia menegaskan bahwa seluruh data penting seperti SP2D telah diserahkan ke penyidik.
“Kalau data kami dianggap tidak lengkap, lantas SP2D yang sudah kami serahkan itu apa? Anehnya lagi, harga penawaran dan nilai kontrak proyek masing-masing PLTS sama persis, Rp800 juta per puskesmas. Ini sangat janggal,” tegasnya.
Mawan mendesak Kapolda Sultra yang baru agar segera mengevaluasi dan mencopot penyidik Tipidkor yang menangani perkara ini. Ia mengklaim telah menerima informasi dari masyarakat bahwa ada indikasi ‘main mata’ antara oknum penyidik dan pihak terperiksa.
“Kalau ini terus dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian akan makin runtuh. Saya tantang Pak Kapolda Sultra untuk segera mengumumkan siapa tersangka kasus PLTS Buton Utara,” tegasnya dengan nada geram.
Mawan menilai banyak laporan masyarakat yang mengendap bertahun-tahun di meja penyidik Tipidkor tanpa kejelasan penanganan. Ia berharap komitmen Kapolda yang baru dalam memberantas korupsi tidak hanya menjadi wacana di media.
“Kalau betul ingin menegakkan hukum dan membuktikan integritas Polri, jangan biarkan kasus-kasus besar seperti ini mandek. Publik butuh bukti, bukan janji,” tutupnya.
Laporan: Krismawan
