Indosultra.com, Kendari – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, melakukan kunjungan kerja ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Kunjungan ini dalam rangka koordinasi pelaksanaan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025, sebagai upaya penguatan sistem pencegahan korupsi di daerah.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama tiga jam bersama Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Gubernur Andi hadir bersama 31 kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sultra.
Ia menyatakan bahwa kunjungan ini adalah langkah awal penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
“Kami sadar bahwa pencegahan tidak bisa dilakukan di akhir. Maka dari awal, kami meminta pendampingan dari KPK agar setiap kebijakan dan program daerah sesuai dengan aturan hukum,” ujar Gubernur kepada awak media, Jumat (20/6/2025).
Gubernur juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga transparansi, terutama dalam pelaksanaan proyek strategis nasional dan daerah.
“Kami berharap KPK turut mengawal proyek-proyek strategis daerah. Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penguatan akuntabilitas di semua lini pemerintahan,” tambahnya.
Ia mengapresiasi langkah-langkah pencegahan korupsi yang telah diinisiasi pemerintah pusat, dan menilai bahwa daerah juga wajib berkomitmen penuh dalam mendukung agenda nasional tersebut.
“Langkah konkret sudah ditunjukkan pemerintah pusat. Sekarang saatnya daerah bergerak dalam semangat yang sama untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran,” tegas Andi Sumangerukka.
Gubernur juga menekankan bahwa pendekatan pencegahan harus komprehensif, tidak hanya administratif, tapi juga melalui penguatan pemahaman hukum, keterlibatan KPK dalam perencanaan, dan optimalisasi pengawasan internal.
Kunjungan ini melibatkan seluruh jajaran strategis Pemprov Sultra, di antaranya Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli, kepala dinas, kepala biro, serta direktur sejumlah rumah sakit milik pemerintah.
Bahkan, Direktur Utama PT Bank Sultra juga turut hadir sebagai bagian dari komitmen menyeluruh dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan dan berintegritas.
Langkah ini menegaskan bahwa Pemprov Sultra tidak main-main dalam menjadikan pencegahan korupsi sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah.
“Kami ingin semua jajaran memiliki kesadaran hukum yang sama, sehingga tidak ada celah terjadinya pelanggaran. Dengan pendampingan KPK, kami yakin bisa membangun sistem yang kuat sejak awal,” pungkas Gubernur.
Laporan: Krismawan
