Indosultra.com, Kendari – Kepala Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di Jakarta, Mustakin, akhirnya buka suara terkait insiden kericuhan di Kantor Penghubung Pemprov Sultra yang berujung pada diamankannya sejumlah mahasiswa oleh polisi.
Dalam konferensi pers di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Kamis (9/10/2025), Mustakin menegaskan bahwa langkah pelaporan ke pihak kepolisian murni atas inisiatif pribadinya, bukan perintah dari Gubernur Sultra.
“Saya yang memerintahkan staf untuk melapor ke kepolisian, itu murni inisiatif saya sendiri. Bukan perintah Bapak Gubernur,” tegas Mustakin di hadapan awak media.
Menurutnya, keputusan itu diambil karena situasi di lokasi sudah tidak terkendali dan berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.
“Saat itu ada ratusan mahasiswa di lokasi. Kondisi sudah tidak kondusif dan sulit dikendalikan,” jelasnya.
Mustakin juga menjelaskan bahwa aksi mahasiswa di Kantor Penghubung Pemprov Sultra bukanlah yang pertama. Sebelumnya, mereka sudah empat kali datang menyuarakan aspirasi terkait pembangunan asrama mahasiswa Sultra di Jakarta.
“Semua aspirasi sudah kami terima. Saya bahkan minta waktu sepuluh hari untuk menyampaikan laporan ke Bapak Gubernur, tapi karena padatnya agenda beliau, laporan itu belum sempat diteruskan,” ungkapnya.
Namun, di hari kesepuluh ketika Mustakin sedang berada di Kendari, ia mendapat laporan bahwa ratusan mahasiswa kembali mendatangi kantor dan menutup pagar sebagai bentuk protes.
“Begitu saya dengar situasi makin panas, saya langsung perintahkan staf untuk melapor ke kepolisian setempat,” katanya.
Petugas dari Polres Jakarta pun segera datang dan berupaya menenangkan situasi. Polisi sempat berdialog dengan mahasiswa agar membuka pagar, namun permintaan itu ditolak. Akhirnya, sejumlah mahasiswa diamankan untuk menghindari kericuhan lebih lanjut.
“Sejujurnya saya tidak ingin ada gesekan antara adik-adik mahasiswa dan aparat. Tapi kondisi di lapangan memang sudah sulit dikendalikan,” tutur Mustakin.
Ia menegaskan bahwa pelaporan tersebut bukan untuk membungkam aspirasi mahasiswa, melainkan semata-mata untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
“Intinya, semua aspirasi mahasiswa tetap kami tampung dan akan kami teruskan ke Gubernur. Tapi situasi kemarin sudah tidak memungkinkan dibiarkan tanpa penanganan aparat,” pungkasnya.
Laporan: Krismawan
