Indosultra.com, Kendari – Ketegangan di internal Yayasan Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) memasuki babak baru. Ketua Pembina Yayasan Unsultra, Nur Alam, melontarkan pernyataan pedas terkait dugaan keterlibatan Gubernur Sulawesi Tenggara dalam konflik yang tengah menyelimuti lembaga pendidikan tersebut.
Mantan Gubernur Sultra dua periode ini menegaskan bahwa indikasi campur tangan kekuasaan kini bukan lagi sekadar isu, melainkan sudah terbukti secara nyata.
Reaksi keras Nur Alam ini dipicu oleh beredarnya undangan resmi Pelantikan Rektor Unsultra Periode 2025–2029. Acara tersebut dijadwalkan berlangsung besok, Rabu (31/12/2025), di Hotel Claro Kendari.
Hal yang menjadi sorotan utama adalah dicantumkannya nama Gubernur Sulawesi Tenggara dalam agenda untuk memberikan sambutan resmi. Bagi Nur Alam, kehadiran Gubernur dalam seremoni tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan sinyal keberpihakan politik.
”Dengan adanya undangan pelantikan yang dibuat pihak Rektor Andi Bahrun bersama Saudara Yusuf, di mana Gubernur diberi ruang sambutan, maka ini mengonfirmasi adanya campur tangan Gubernur dalam persoalan yayasan,” tegas Nur Alam, Selasa (30/12/2024).
Nur Alam menyayangkan sikap Gubernur yang secara spesifik disebutnya sebagai ASR karena dianggap terseret terlalu jauh ke dalam ranah domestik yayasan. Ia mengingatkan bahwa sebagai kepala daerah, Gubernur seharusnya menjadi stabilisator, bukan justru memperkeruh suasana.
Pejabat publik dilarang masuk ke ranah kewenangan penuh yayasan swasta.
Kehadiran gubernur di acara pelantikan tersebut menciptakan preseden buruk bagi tata kelola lembaga pendidikan.
Adanya kesan keberpihakan pemerintah daerah terhadap salah satu kubu yang berkonflik.
”Gubernur adalah stabilisator daerah. Tidak boleh terlibat atau memberi kesan keberpihakan terhadap pihak tertentu dalam konflik internal yayasan,” tambah Nur Alam.
Menyikapi hal ini, pihak Yayasan Unsultra menyatakan tidak akan tinggal diam. Nur Alam menegaskan akan mengambil langkah-langkah strategis dan tegas guna memastikan Unsultra tetap independen dan bebas dari intervensi kekuatan politik mana pun.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Gubernur ASR belum memberikan pernyataan resmi.
Upaya konfirmasi terus dilakukan untuk mendapatkan klarifikasi demi keberimbangan informasi bagi publik.
Laporan: Krismawan
