Indosultra.com, Kendari – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari bersama Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Nasional didukung dengan Yayasan Tifa lewat program Jurnalisme Aman menggelar menyelenggarakan Pelatihan Keamanan Jurnalis di Kota Kendari.
Tidak hanya pelatihan, dalam Program Jurnalisme Aman ini, juga digelar Focus Group Discussion (FGD) Terkait Keamanan Jurnalis dan Launching Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sulawesi Tenggara.
Pelatihan dan peluncuran KKJ Sulawesi Tenggara diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai organisasi dan perwakilan, antara lain AJI Kendari, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sultra, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sultra, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sultra, Pusat Pendidikan dan Pemahaman Hak Asasi Manusia (PusPAHAM) Sultra, perwakilan pengacara, dan perwakilan pers mahasiswa.
Adapun Koordinator KKJ Sulawesi Tenggara digawangi oleh Fadli Aksar dari IJTI, M. Sadli Saleh dari AJI Kendari sebagai Sekertaris, dan bendahara diampu oleh Yuni Kasir dari PusPAHAM.
Kegiatan ini digelar selama 24-25 Oktober di kota Kendari. Erick Tanjung, Koordinator Advokasi AJI Indonesia sekaligus KKJ Nasional, dalam sambutannya menyoroti peningkatan signifikan kasus kekerasan terhadap jurnalis di tingkat nasional.
“Saat ini sejak Januari hingga Oktober 2025 terdapat 70 kasus adalah angka yang signifikan dalam Januari–Oktober dalam 3 tahun terakhir, untuk serangannnya sangat beragam mulai ancaman teror, penganiayaan, digital bahkan sudah sampai 20 kasus selama 10 bulan terakhir dan itu angka yang paling tinggi dalam 5 tahun terakhir, kita perlu menyikapi ini bersama, untuk memitigasi ini apa yang perlu kita lakukan,” kata Erick yang sekaligus menjadi trainer dalam pelatihan ini bersama Ridwan Lapasere, anggota Advokasi AJI Indonesia dan AJI Palu.
Senada dengan pernyataan tersebut, Arie Mega Project Officer Jurnalisme Aman menyampaikan perlunya solidaritas dan perkuat perlindungan jurnalis sebab kekerasan dan kriminalisasi terhadap jurnalis masih sering terjadi di Indonesia.
“Setahun ini sudah ada 70 kasus kekesaran, dan ini kita sadari, kekerasan, kriminalisasi masih sering terjadi. Namun, di tengah itu semua saya optimis masih ada semangat solidaritas dan keberanian jurnalis yang sejauh ini masih belum padam,” ujar Arie.
Di Sulawesi sendiri, selama tiga tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap jurnalis paling tinggi terjadi di Sulawesi Tenggara. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Lapasere.
”Kalau KKJ yang diiniasi oleh Jurnalisme Aman di Aceh dan Sulawesi Tengah, berbasis riset JA. Tapi, di Sultra ini sudah kami data dan verifikasi kalau kekerasan terhadap wartawan tinggi,” ungkapnya.
Di Sultra, pelaku kekerasan terhadap jurnalis, berbeda dengan kawasan yang lain yang biasanya dilakukan oleh aparat, di Sultra pelakunya orang tidak dikenal.
Koordinator KKJ Sultra, Fadli Aksar mengatakan, permasalahan kekerasan terhadap jurnals di Sulawesi Tenggara cukup kompleks, dari mulai masih banyak wartawan yang belum paham kode etiik, bisnis media yang tidak sesuai dengan peraturan Dewan Pers, hingga kurangnya bantuan advokasi tatkala jurnalis mengalami kekerasan.
”Di Sultra ini, belum pernah ada kasus media sampai ke pengadilan, semua berhenti di penyelidikan. Karena kurang advokat dan tidak ada pendampingan pengacara,” katanya.
Meski begitu, Jusman dari Peradi Sulawesi Tenggara mengatakan, kami siap bersinergi dan saya pribadi setuju dan harus adanya KKJ ini, karena jurnalis rentan akan kekerasan.
Sementara itu, Arie menambahkan bahwa KKJ Sultra hadir bukan hanya sebagai forum kawan-kawan jurnalis saja, tetapi sebagai wadah bersama multistakeholder dari jurnalis, organsisasi sipiil dan lembaga bantuan hukum agar saling menguatkan.
“Bukan sekadar forum tapi wadah untuk saling menguatkan dan memastikan tidak ada jurnalis yang berjalan sendirian ketika mengalami kekerasan,” ucapnya.
Pembentukan KKJ Sulawesi Tenggara juga dihadiri oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda yang selama ini mendukung Program Jurnalisme Aman.
“Kami mengapresiasi program Jurnalis Aman yang sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun, pelatihan keselamatan jurnalis di berbagai kota, kebebasan pers merupakan salah satu fokus dan kami sangat mendukung program ini,” kata Sinta Suryani, Senior Policy Officer Kedutaan Besar Kerajaan Belanda.
Laporan: Krismawan
