Indosultra.com, Kendari -Ratusan warga Tapak Kuda, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, mendatangi Kantor Wali Kota Kendari pada Selasa (4/11/2025) siang.
Mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan yang disebut masih berstatus sengketa.
Kedatangan massa ini bertujuan meminta kejelasan dan transparansi terkait kabar dimulainya proyek RTH di wilayah mereka. Namun, setibanya di kantor wali kota, warga tak menemui orang nomor satu di Kota Kendari tersebut karena sedang tidak berada di tempat.
Kuasa hukum warga Tapak Kuda,Abdul Razak Said Ali, mengatakan bahwa aksi warga dilakukan sebagai bentuk protes dan klarifikasi atas pernyataan pemerintah mengenai proyek yang disebut telah masuk tahap tender.
“Kami ingin memastikan informasi itu benar atau tidak. Saat ini proyek RTH di Tapak Kuda seharusnya dihentikan sementara sampai proses hukum terkait lahan ini memiliki kepastian,” ujar Abdul Razak.
Ia menambahkan, setelah persoalan hukum selesai, pihaknya bersama Pemerintah Kota Kendari akan mengajukan revisi penetapan kawasan RTH kepada DPRD Kota Kendari agar tidak lagi menimbulkan polemik.
Abdul Razak juga mengingatkan bahwa sengketa lahan Tapak Kuda telah berlangsung cukup lama. Berdasarkan putusan yang ada, Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan tersebut sudah berakhir sejak tahun 1999.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, menyampaikan bahwa aspirasi warga akan segera dilaporkan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari.
Ia menjelaskan, program pembangunan RTH merupakan bagian dari penataan ruang berskala nasional yang mencakup enam titik di wilayah Kota Kendari.
“Namun khusus untuk Tapak Kuda, pelaksanaan program sementara dihentikan hingga polemik antara warga dan pihak yang bersengketa benar-benar tuntas,” kata Amir Hasan.
Sekda juga mengimbau agar warga tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memecah hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
“Pemerintah hadir untuk kepentingan warga Tapak Kuda. Kami berkomitmen mencari solusi terbaik agar pembangunan berjalan tanpa merugikan siapa pun,” tegasnya.
Laporan: Krismawan
