Indosultra.com, Konut – Kepala Sekolah SDN 3 Lasolo Kepulauan (Laskep), Asrifin, mengungkapkan kondisi memprihatinkan yang dihadapi sekolahnya akibat aktivitas pertambangan PT Daka di Desa Boedingi, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra). Ia menuturkan bahwa saat musim hujan, lumpur dari area tambang menggenangi teras bangunan sekolah.
“Kalau hujan turun, lumpur naik ke teras sekolah,” ujar Asrifin melalui pesan WhatsApp, Rabu (16/7/2025).
Lebih lanjut, ia menyayangkan sikap perusahaan tambang yang selama ini tidak memberikan kontribusi apapun terhadap sekolah.
“Bahkan PT Daka tidak pernah ada kontribusinya ke siswa,” tegasnya.
Padahal, sejak tahun 2019, PT Daka telah menjanjikan relokasi SDN 3 Laskep yang berdiri di atas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan. Rencana relokasi tersebut mencakup pembangunan enam ruang kelas baru, perpustakaan, dan ruang guru di lokasi yang lebih aman. Namun hingga pertengahan 2025, janji itu belum juga ditepati.
Kepala Desa Boedingi, Aksar, menyatakan bahwa relokasi masih dalam tahap progres. Beberapa material seperti pasir telah disiapkan di lokasi yang direncanakan.
“Materialnya sudah ada, tinggal menunggu arahan dari Dinas Pendidikan,” kata Aksar.
Ia pun berharap pihak perusahaan segera merealisasikan relokasi karena bangunan sekolah saat ini sudah tidak layak pakai.
Sementara itu, aktivis lingkungan dari Lembaga P3D Konut, Jeje, menilai bahwa keberadaan sekolah di kawasan jetty bongkar muat ore nikel membahayakan kesehatan dan kenyamanan siswa. Menurutnya, aktivitas tambang memicu debu yang mencemari ruang kelas dan mengganggu proses belajar mengajar.
“Anak-anak harus sering membersihkan kelas karena debu tambang. Ini bukan lingkungan belajar yang sehat,” tegas Jeje.
Ia mendesak PT Daka untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kabupaten Konut agar relokasi tidak terus berlarut-larut.
“Sudah enam tahun sejak rencana relokasi diumumkan, tapi sekolah masih berdiri di tengah kawasan tambang. Jika terus ditunda, risiko terhadap kesehatan dan pendidikan siswa akan makin besar,” tegas Jeje, aktivis HMI dan putra daerah Konut.
Ia pun mempertanyakan sensitivitas pemerintah daerah atas nasib siswa yang belajar di bawah bisingnya klakson dump truck dan paparan debu tambang.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Daka yang dikonfirmasi melalui perwakilannya, Kadir, belum memberikan tanggapan.
Laporan: Krismawan
