Indosultra.com, Kendari – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas produk hukum daerah di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025, yang digelar di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.
Menurut Tito, produk hukum daerah merupakan instrumen vital yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, iklim usaha, hingga kebijakan pemerintah pusat. Oleh karena itu, regulasi yang lahir dari daerah harus berkualitas, melindungi kepentingan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Produk hukum yang baik mampu menjadi payung pelindung masyarakat sekaligus menciptakan ruang kondusif bagi dunia usaha. Karena itu, daerah harus serius dalam menyusunnya,” ujar Tito.
Dalam Rakornas tersebut, mekanisme dan tata cara penyusunan produk hukum menjadi topik pembahasan utama. Tito menekankan agar pemerintah daerah lebih cermat dalam merancang regulasi sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih aturan maupun dampak negatif bagi masyarakat.
Ia mengingatkan, regulasi yang terlalu rumit atau menyulitkan justru bisa menghambat roda perekonomian daerah dan mengurangi minat investasi.
“Pemerintah daerah harus memperhatikan kondisi sosial, ekonomi masyarakat, dan kemudahan berusaha. Jangan sampai aturan yang dibuat malah jadi penghambat,” tegasnya.
Melalui Rakornas ini, pemerintah pusat berharap pemerintah daerah mampu menghasilkan produk hukum yang responsif, adaptif, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Tito menambahkan, regulasi yang berkualitas tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan, tetapi juga mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat dan iklim investasi yang sehat di daerah.
Laporan: Krismawan
