Indosultra.com, Kendari – Momentum penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dimanfaatkan Bupati Konawe Utara (Konut), Ikbar, S.H.,M.H untuk menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung pada Senin, (25/5/2026) tersebut digelar di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Sultra dan Ruang Rapat Paripurna DPRD. Dihadiri para kepala daerah se-Sulawesi Tenggara, pimpinan DPRD kabupaten/kota, sekretaris daerah, inspektur daerah, kepala BKAD, kepala Bappeda, serta jajaran pemerintah daerah lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Ikbar menyampaikan apresiasi tinggi kepada BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara atas proses pemeriksaan yang dinilai dilakukan secara profesional, objektif, dan penuh integritas. Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dalam memperbaiki kualitas tata kelola keuangan daerah.
“LHP ini bukan sekadar dokumen laporan. Ini adalah cermin bagi pemerintah daerah untuk melihat apa yang sudah baik dan apa yang masih harus diperbaiki,” ujar Ikbar di hadapan seluruh peserta kegiatan.
Ia mengatakan, masyarakat saat ini semakin kritis dalam menilai kinerja pemerintah. Karena itu, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berfokus pada administrasi dan laporan semata, tetapi juga harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Menurut Ikbar, keberhasilan pengelolaan anggaran dapat dilihat dari dampaknya terhadap pembangunan dan pelayanan publik. Jalan yang lebih baik, sekolah yang layak, layanan kesehatan yang mudah diakses, hingga bantuan sosial yang tepat sasaran menjadi indikator penting yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Ikbar juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, BPK, APIP, dan seluruh perangkat daerah merupakan faktor utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Hubungan antara BPK dan pemerintah daerah bukan hanya hubungan antara pemeriksa dan yang diperiksa. Lebih dari itu, ini adalah ikhtiar bersama untuk menghadirkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Pria energik itu juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK. Langkah tersebut akan dilakukan melalui penguatan pengawasan internal, koordinasi lintas perangkat daerah, serta evaluasi berkelanjutan terhadap pengelolaan anggaran.
Ia menambahkan, Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari pertambangan, pertanian, perikanan, hingga pariwisata. Namun seluruh potensi tersebut, kata dia, hanya akan memberikan manfaat optimal apabila dikelola dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan disiplin anggaran yang kuat.
Menutup sambutannya, Ikbar berharap sinergi antara BPK dan seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara terus terjaga demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta benar-benar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.***
Laporan: Ramadhan
