Indosultra.com, Kendari – Pengadaan sejumlah mobil dinas baru untuk unsur pimpinan DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) menuai kritik. Mobil dinas merek Hyundai dengan nilai mencapai miliaran rupiah per unitnya itu, kini telah resmi digunakan oleh pimpinan dewan periode 2024–2029.
Pantauan awak media, kendaraan mewah tersebut beberapa kali terlihat terparkir di area khusus lobi pimpinan DPRD Sultra. Data pengadaan juga tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan pagu anggaran sebesar Rp5,589 miliar yang bersumber dari APBD tahun 2025.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), Andi Awaluddin, menilai kebijakan ini menunjukkan rendahnya empati sosial para wakil rakyat terhadap kondisi masyarakat.
“Ketika anggota DPR, khususnya pimpinan, tidak ada kepekaan tentang empati publik yang sedang menyoroti kemewahan fasilitas dan gaji besar anggota DPR, maka pengadaan ini menjadi cerminan bahwa pimpinan dewan tidak memiliki kepekaan sosial,” tegas Andi, Kamis (2/10/2025).
Menurutnya, DPRD lebih mementingkan kenyamanan dan fasilitas pribadi dibanding memperjuangkan aspirasi rakyat. Hal ini, kata dia, melukai perasaan publik sekaligus memperburuk citra lembaga legislatif.
“Seharusnya, kalau benar peduli dengan rakyat, anggaran itu bisa direvisi sejak awal. Bukan justru dibiarkan lalu dinikmati dengan standar kemewahan,” tambah Dosen Ilmu Politik UMK Kendari tersebut.
Ia menegaskan, DPRD Sultra seharusnya memaksimalkan APBD untuk kepentingan masyarakat luas, bukan memperkaya diri dengan fasilitas mewah.
“Poinnya adalah kepekaan sosial. Masyarakat hari ini tengah menyoroti kinerja DPRD yang dianggap tidak mencerminkan representasi rakyat, tidak mencerminkan harapan publik,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Sekretaris DPRD Sultra, La Ode Butolo, belum bisa dimintai tanggapan. Menurut salah seorang staf, yang bersangkutan sedang berada di luar daerah.
Laporan: Krismawan
