Indosultra.com,Kendari – Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, memimpin rapat bersama Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari, Hj. Sasriati, dan jajaran pejabat terkait.
Rapat ini menjadi langkah strategis untuk menggenjot penerimaan daerah, khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak usaha komersial.
Salah satu poin utama yang dibahas adalah percepatan penyaluran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada wajib pajak, yang dinilai krusial sebagai dasar penagihan PBB dan proses pemutakhiran data.
“Penyaluran SPPT harus dipercepat dan dilakukan bersamaan dengan update data objek pajak. Ini penting agar penerimaan dari sektor PBB bisa lebih optimal,”tegas Sudirman, Selasa (24/6/2025).
Untuk sektor komersial, seperti perhotelan dan pusat bisnis, ia juga meminta dilakukan evaluasi nilai pajak, agar sesuai dengan kondisi riil lahan dan bangunan.
Tak hanya itu, perhatian khusus juga diberikan pada sektor pajak restoran dan kafe yang dinilai masih rawan kebocoran. Sudirman meminta uji petik atau audit langsung dilakukan di lapangan untuk memastikan setoran pajak sesuai dengan potensi sebenarnya.
“Kami ingin pastikan pajak yang dibayarkan benar-benar sesuai dengan omzet yang diterima pelaku usaha. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci,” ujarnya.
Selain PBB dan restoran, rapat juga membahas evaluasi besaran dan waktu transfer penerimaan pajak kendaraan bermotor (TNKB), guna menjamin akurasi dan ketepatan waktu penerimaan daerah dari sektor tersebut.
Menanggapi arahan tersebut, Plt Kepala Bapenda Kota Kendari, Hj. Sasriati, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti seluruh instruksi Wawali, termasuk melalui penguatan pengawasan dan peningkatan pelayanan pajak.
“Kami siap bergerak cepat dengan sistem yang lebih responsif untuk mendukung target PAD Kota Kendari,” ujarnya.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Kendari dalam memperkuat pondasi fiskal daerah demi mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang berkelanjutan.
Laporan: Krismawan
