Peluang Guru Honorer TK Jadi PPPK di Konawe Hanyalah Sebatas Mimpi

Peluang Guru Honorer TK Jadi PPPK di Konawe Hanyalah Sebatas Mimpi
Foto bersama Ketua DPRD kabupaten Konawe bersama guru honorer TK se-Kabupaten Konawe .

Indosultra.com, Unaaha – Mimpi guru honorer TK di kabupaten Konawe untuk bisa ikut seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ibarat mencari jarum dalam jerami. Pasalnya jumlah guru TK yang berstatus honorer jauh lebih banyak dibandingkan sekolah TK yang sudah berstatus negeri.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun awak media, jumlah sekolah negeri TK di Konawe hanya 4 sedangkan sekolah TK swasta 133 dan untuk guru TK berdasarkan data dinas pendidikan dan kebudayaan Konawe sebanyak 447 dengan pembagian 110 ASN. Guru honor yang telah menerima tunjangan sertifikasi berjumlah 31 dan guru honor TK tanpa tunjangan berjumlah 306 guru.

Salah satu guru TK di Konawe berstatus honorer yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, selama menjadi guru honor kurang lebih 15 tahun hanya menerima gaji sebesar 300-400 ribu tiap 6 bulan.

” Di TK tidak ada Dana Bos pak. Kami hanya diberikan honor melalui biaya operasional (BOP) itupun tiap 6 bulan baru ada,” ungkapnya.

“Kami hanya nama saja pak yang besar, tapi sebenarnya kami sangat jauh dari sejahtera. Mimpi kami untuk menjadi ASN melalui PPPK juga memukul hati kami karena sekolah kami statusnya swasta,” terangnya.

Ketua DPRD Konawe Dr. Ardin.S.Sos.M.Si kaget bukan kepalang setelah mengetahui jumlah sekolah negeri jenjang pendidikan taman kanak-kanak di kabupaten Konawe hanya 4 sekolah.

” Saya kaget luar biasa. Ini tidak bisa dibiarkan,” ungkap Ardin dalam audiens bersama dinas pendidikan dan forum guru honorer TK se-Kabupaten Konawe pada Jum’at (11/2/22).

Ketua DPRD 2 periode itu menyesalkan hal itu bisa terjadi, pasalnya taman kanak-kanak merupakan pondasi pendidikan akhlak dan karakter generasi Konawe yang perlu mendapat perhatian lebih.

” Tidak bisa dibiarkan ini, karena ini pondasi karakter pendidikan kita. Ini harus Jadi perhatian pemerintah agar secepatnya melakukan penegerian sekolah yang telah memenuhi syarat,” tegasnya

Ketua Komisi III yang membidangi pendidikan dan kesehatan H.Ginal Sambari mengatakan bahwa selama menjadi anggota DPRD Konawe kurang lebih 25 tahun baru mengetahui jika sekolah negeri TK di kabupaten Konawe hanya 4.

” Saya tidak bisa bayangkan, seandainya saya tidak ikut audiensi ini saya mungkin tidak akan pernah tau jika sekolah TK yang berstatus negeri di Konawe hanya 4,” timpalnya.

Menjawab hal itu, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Konawe melalui kepala seksi kompetensi dan pengembangan karir Dikbud Konawe, Asran Lasahari mengatakan, persoalan penegerian sebuah sekolah bukanlah perkara yang mudah, semuanya tergantung kesiapan anggaran pemerintahan daerah.

” Kami sudah melakukan pengusulan dari tahun 2019 agar sekolah swasta yang berjumlah 133 dapat dinegerikan, tetapi lagi-lagi kita terkendala di anggaran belum lagi status lahan bangunan dan syarat administrasi lainnya,” jawab Asran.

Masih kata Asran, pihaknya telah berupaya agar idealnya setiap kecamatan yang ada di kabupaten Konawe memiliki satu TK negeri agar kebutuhan ASN PPPK guru TK dapat terakomodir.

” Pihak dinas pendidikan tidak pernah mengutamakan SD, SMP dan mengabaikan TK dalam kuota ASN PPPK, tetapi jumlah guru honorer TK sangat banyak sedangkan sekolah negeri kita hanya 4,” tandasnya. (b)

Laporan : Febri