Indosultra.Com, Konawe Utara – Setelah sukses melaksanakan kegiatan Rapat koordinasi (Rakoor) Pengarusutamaan Gender (PUG), Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Konawe Utara (Konut) kembali menggelar Bimbingan Tekhnis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Acara itu resmi dibuka oleh Wakil Bupati Konut, Abu Haera, S. Sos., M. Si, bertempat di Aula Anawai Ngguluri, Rabu, 7 Mei 2025. Turut dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Konut dan Forkopimda Konut.
Wabup Konut, Abu Haera mengharapkan agar dalam kegiatan yang menjadi momentum pentingnya untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara lebih sinergis dan optimal khusus terkait dengan percepatan pelaksanaan PUG melalui implementasi PPRG.
Ia juga berharap lanjut Abu Haera, adanya rekomendasi strategis dalam rangka percepatan pencapaian pembangunan bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Konut ini, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing.
Ditempat itu, Kepala Dinas PPPA Konut, Sarlina, S.Pd menerangkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender adalah pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan.
Tujuan PPRG ialah meningkatkan kesetaraan gender, mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Serta meningkatkan efektivitas pembangunan, memastikan bahwa pembangunan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Dengan terlaksananya kegiatan ini juga bagaimana kita menganalisis kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan. Serta, meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama perempuan, dalam proses perencanaan dan penganggaran,”kata Kadis PPPA Konut, Sarlina.
Lain dari itu, Wakil Ketua TP PKK Konut ini juga mengatakan, program PPRG juga untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan.
Serta perencanaan pembangunan, mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan pembangunan. Dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan yang mendukung kesetaraan gender.***
Laporan: Redaksi
