Indosultra.com, Kendari — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tenggara bersama lembaga riset Satya Bumi meluncurkan laporan investigatif “Kabaena Jilid II: Menelusuri Pintu Awal Kerusakan dan Jejaring Politically Exposed Persons” disertai diskusi publik di Kendari, Senin (23/6/2025).
Direktur Eksekutif WALHI Sultra, Andi Rahman, membeberkan bahwa ekspansi tambang nikel kian menekan pulau-pulau kecil di Indonesia.
“Pulau-pulau seperti Gag, Kawe, Gebe, Gei, Pakal, hingga Wawonii telah dikorbankan demi ambisi hilirisasi nikel. Kabaena adalah potret paling nyata 73 persen wilayahnya sudah dikapling izin usaha pertambangan (IUP),” ujarnya.
Bagian selatan Kabaena secara administratif masuk Kabupaten Buton Tengah menjadi titik awal masuknya tambang nikel sejak 2007.
“Ironisnya, wilayah paling rentan ini justru luput dari sorotan publik maupun kebijakan negara,” tambah Andi.
Riset kolaboratif WALHI, Satya Bumi, dan LSM Sagori menemukan kedekatan pemilik perusahaan tambang dengan elit politik dan aparat negara, memicu impunitas atas pelanggaran hukum maupun HAM.
“Sedikitnya lima menteri aktif dalam Kabinet Indonesia Maju disebut-sebut memiliki hubungan erat dengan korporasi di Kabaena,” ungkap Andi, tanpa menyebut nama.
Andi menegaskan laporan ini bertujuan, menyebarluaskan temuan investigasi dan pemantauan lapangan di Kabaena Selatan. Meningkatkan kesadaran publik atas dampak ekologis dan sosial tambang nikel.
Memperkuat advokasi pelanggaran lingkungan dan HAM. Menggalang kolaborasi masyarakat sipil, media, dan pembuat kebijakan untuk perlindungan serta pemulihan Kabaena.
“Kami menantang narasi dominan bahwa hilirisasi selalu positif. Kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak warga tak boleh dibungkam demi investasi,” tegas Andi.
Di akhir peluncuran, WALHI dan Satya Bumi mengajak semua pihak termasuk pemerintah daerah, DPRD, media, dan komunitas lokal mendorong moratorium izin baru, audit lingkungan menyeluruh, serta rehabilitasi area kritis di Kabaena.
“Pulau Kabaena bukan hanya tambang, ia rumah bagi ribuan warga dan ekosistem unik. Menyelamatkannya berarti menyelamatkan masa depan Sulawesi Tenggara,” pungkas Andi Rahman.
Laporan: Krismawan
