Indosultra.Com, Konawe Utara – Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), selenggarakan Rapat koordinasi (Rakoor) Pengarusutamaan Gender (PUG).
Kegiatan ini dibuka langsung Wakil Bupati (Wabup) Konut, Abu Haera, S.Sos.,M.Si mewakili Bupati Konut, Ikbar SH.,MH. Turut di hadiri sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan staf tiap-tiap dinas. Pemateri kegiatan dari Dinas PPP Provinsi dan Baperidda Konut. Tempat acara, Aula Hotel Oheo, Selasa 6 Mei 2025.
Dalam sambutannya, Wabup Konut, Abu Haera mengatakan Pengarusutamaan gender merupakan salah strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
Lain dari itu, juga untuk meningkatkan kesetaraan gender mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan, mengurangi diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok marginal.
Mantan Sekda Konut ini juga mengakui hak dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan, sehingga dengan terlaksananya rakoor PUG di pastikan adanya keadilan dan kesetaraan dalam setiap aspek kehidupan.
“PUG menjadi strategi penting dilaksanakan untuk meningkatkan kesetaraan gender dan mengurangi diskriminasi terhadap perempuan,”terangnya.
Ditempat itu, Kepala Dinas PPPA Konut, Sarlina, S.Pd menekankan pentingnya implementasi PUG dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang jenis kelamin.
Ia mengajak seluruh OPD untuk berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam setiap kebijakan dan program kerja.
“Raakor ini merupakan langkah strategis dalam menguatkan pemahaman serta sinergitas antar OPD dalam pelaksanaan PUG,”ungkapnya.
“PUG bukan hanya urusan perempuan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dalam memastikan setiap warga mendapat hak dan akses yang sama dalam pembangunan,”tembahnya.
Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan PUG akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak, terutama pimpinan OPD, dalam menyusun kebijakan yang responsif gender.
Laporan: Redaksi
