Indosultra.com, Kendari – Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) melalui Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) menunjukkan dukungan penuh terhadap langkah Bupati Konut, H. Ikbar, SH., MH., yang menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Kegiatan berlangsung di Kantor Gubernur Sultra, Kamis (31/7/2025) dan dibuka langsung oleh Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka.
Rakor tersebut turut dihadiri oleh Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Wibowo, Wakil Gubernur Sultra Hugua, Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala, unsur Forkopimda Provinsi, serta seluruh bupati dan wali kota se-Sultra.
Bupati Konut hadir didampingi oleh Ketua DPRD Konawe Utara Herman Sewani, SH, Sekretaris Daerah Dr. Safruddin, S.Pd., M.Pd, Kepala BPKAD Drs. Irwan, Kepala Bapperida Ir. La Ode Muhaimin, ST., MPW, serta Kepala Inspektorat Amrun, SP., MM.
Selama agenda berlangsung, Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Konut turut hadir dan aktif mengawal kehadiran Bupati, memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan tersampaikan dengan baik kepada publik.
Kepala Bagian (Kabag) Prokopim Konut,
Sutriawan,S.STP menyampaikan bahwa pihaknya selalu siap mengawal setiap kegiatan pimpinan daerah, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kami mendukung penuh setiap langkah Bupati dalam memperkuat integritas birokrasi dan pencegahan korupsi,” ungkapnya.
“KPK RI melalui kegiatan ini juga mendorong seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan komitmen terhadap implementasi program Monitoring Center for Prevention (MCP), penguatan sistem pelaporan gratifikasi, dan percepatan penertiban aset daerah,”kata Sutriawan, Kamis (31/7/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas komitmen dalam mendampingi pemerintah daerah untuk mencegah praktik korupsi. Menurutnya, korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tapi bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
“Pencegahan lebih utama daripada penindakan. Kita dorong digitalisasi layanan publik dan keuangan agar semua proses bisa dimonitor secara transparan,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya pengelolaan aset dan sektor strategis daerah secara akuntabel dan terbuka sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang bersih.
Sementara itu, Plt. Deputi KPK, Agung Yudha Wibowo, dalam pemaparannya bertajuk “Memimpin dengan Integritas, Membangun Daerah Tanpa Korupsi”, mengingatkan pentingnya peran kepala daerah dalam membangun komunikasi aktif dengan KPK.
Ia menyebut bahwa salah satu indikator kemajuan integritas adalah meningkatnya nilai Survei Penilaian Integritas (SPI). “Kami targetkan nilai SPI Sultra bisa menembus 78 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang saat ini di angka 71,53 persen,” jelasnya.
Sementara utu, Bupati Ikbar menyampaikan bahwa upaya pencegahan korupsi harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, serta masyarakat dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang profesional dan berintegritas.
“Pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum, tetapi juga menjadi komitmen moral bagi seluruh aparatur pemerintah. Konawe Utara siap menjadi daerah yang berorientasi pada pemerintahan bersih dan transparan,” ujar Bupati Ikbar.
Rapat koordinasi kemudian ditutup dengan sesi diskusi dan penyampaian pandangan dari para kepala daerah terkait strategi pencegahan korupsi di wilayah masing-masing.
Sebagai penegasan komitmen, seluruh peserta juga melakukan penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.
Partisipasi aktif Bupati Konut dalam rakor ini menjadi bagian dari langkah konkret Pemkab Konut dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berintegritas, serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam pemberantasan korupsi.
Dengan semangat antikorupsi dan dukungan penuh Prokopim Konut, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berkomitmen terus memperkuat sinergi bersama KPK RI dan Pemerintah Provinsi Sultra.
Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa Konut siap menjadi daerah yang berdaya saing, transparan, dan berintegritas dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih untuk kesejahteraan rakyat.***(ADV).
Laporan: Ramadhan
