Indosultra.com,Kendari – Upaya Pemerintah Kota Kendari dalam menata kawasan kumuh kembali mendapat angin segar. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PUPR, Ir. Fitrah Nur, bersama Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, turun langsung meninjau kawasan padat penduduk di Pulau Pandan, Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Sulawesi Tenggara (Sultra) Selasa pagi (10/6/2025).
Rombongan pejabat pusat itu disambut oleh Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, didampingi jajaran OPD teknis, camat, dan lurah setempat. Peninjauan ini difokuskan di RT 2, 3, dan 4 wilayah pesisir yang dihuni 187 Kepala Keluarga dengan kondisi permukiman padat, akses terbatas, dan infrastruktur dasar yang belum memadai.
Dirjen Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, menyatakan bahwa Pulau Pandan merupakan lokasi ketiga yang ia tinjau dalam program penataan kawasan kumuh nasional.
“Kami berkomitmen menata kawasan pesisir, tidak hanya dari sisi bangunan rumah, tapi juga kualitas lingkungannya. Kami akan dukung dari sisi perencanaan yang akan diserahkan ke Pemerintah Kota Kendari,” ujar Fitrah Nur.
Ia menambahkan, penataan akan mencakup perbaikan akses jalan, sanitasi, drainase, serta penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) dan fasilitas umum lainnya. Langkah ini diharapkan bisa memberikan kehidupan yang lebih layak dan sehat bagi warga pesisir.
Sementara itu, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyambut baik dukungan pemerintah pusat dan DPR RI. Ia menegaskan komitmen Pemkot untuk segera menindaklanjuti hasil kunjungan ini.
“InsyaAllah dalam waktu dekat perencanaannya akan kami siapkan dan terus kami kawal bersama satker dan balai pemukiman. Harapannya penataan ini bisa segera direalisasikan secara bertahap dan menyentuh langsung kebutuhan warga,” katanya.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kendari, Satria Damayanti, menyebut pihaknya telah melakukan identifikasi sejumlah persoalan mendesak di Pulau Pandan, seperti keterbatasan air bersih, buruknya drainase, dan minimnya ruang terbuka.
“Kami sedang menyusun dokumen perencanaan teknis yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program. Ini bagian dari visi besar Kota Kendari yang inklusif dan ramah lingkungan,” jelasnya.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, kawasan kumuh Pulau Pandan diharapkan bisa bertransformasi menjadi lingkungan pesisir yang tertata, sehat, dan membanggakan tempat tinggal yang benar-benar layak huni bagi seluruh warganya.
Laporan: Krismawan
