Indosultra.com, Kendari – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, komitmen kuat pemerintah untuk menuntaskan persoalan desa tanpa listrik di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Hal itu disampaikan Bahlil saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sultra di Hotel Claro Kendari, Minggu (2/11/2025). Dalam sambutannya, ia mengungkapkan masih ada 50 desa di Sultra yang belum menikmati aliran listrik.
“Pak Gub, dari tadi malam sampai sekarang saya dapat laporan, masih ada 50 desa di Sultra yang belum teraliri listrik. Saya ini kebetulan orang Golkar, tapi lahir tanpa listrik,” ujar Bahlil.
Bahlil kemudian menuturkan pengalaman pribadinya yang tumbuh dalam keterbatasan.
“Saya lahir pakai lampu obor, tahu obor? Lampu pelita dari kaleng susu, pakai sumbu kain bekas, diisi minyak tanah,” kenangnya.
Menurut Bahlil, kondisi ribuan desa di Indonesia yang belum tersentuh listrik merupakan ironi besar, mengingat usia kemerdekaan yang hampir delapan dekade.
“Indonesia sudah merdeka hampir 80 tahun, tapi masih ada 5.700 desa dan 44 dusun yang belum teraliri listrik,” ungkapnya.
Bahlil menyebut dirinya telah melaporkan kondisi tersebut langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Saya bilang ke Bapak Presiden, ‘Saya ini Menteri ESDM tapi lahir tanpa listrik.’ Saya minta izin agar semua desa di Indonesia bisa segera menikmati listrik,” katanya.
Hasilnya, Presiden Prabowo memberikan instruksi tegas agar seluruh wilayah Indonesia sudah terang benderang dalam beberapa tahun ke depan.
“Atas perintah Bapak Presiden dan usulan Partai Golkar, targetnya tahun 2029-2030 semua desa dan dusun sudah berlistrik,” tegas Bahlil.
Namun, untuk Sulawesi Tenggara, Bahlil memastikan target itu akan dipercepat.
“Untuk Sultra, 50 desa itu saya janji sebelum tahun 2027 berakhir, semuanya sudah menyala,” tandasnya disambut tepuk tangan peserta Musda.
Sebagai tindak lanjut, Bahlil langsung memberi perintah kepada jajarannya di Kementerian ESDM agar menindaklanjuti instruksi tersebut secara teknis.
“Kau punya tugas: pulang, tanyakan ke Gubernur, desa-desa mana saja, kabupaten mana saja. Anggarkan langsung di 2026–2027 untuk diselesaikan,” ucapnya kepada Dirjen Migas La Ode Sulaeman, yang turut hadir dalam forum tersebut.
Dengan komitmen tersebut, pemerintah pusat memastikan Sulawesi Tenggara akan menjadi salah satu provinsi pertama yang bebas dari desa gelap sebelum 2027.
Laporan: Krismawan
