Indosultra.com, Muna Barat – Dugaan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencuat di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Pengelolaan dana pendidikan yang seharusnya menjadi penopang kualitas belajar siswa ini diduga kuat menyimpang dan sarat korupsi.
Temuan awal ini diungkap oleh Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum Indonesia (AMPHI) Sultra, setelah menerima laporan dari sejumlah guru terkait ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban dana BOS dan kondisi nyata di lapangan.
Ketua AMPHI Sultra, Ibrahim, menilai ada indikasi kuat praktik korupsi yang dilakukan secara sistematis. Ia menyebut banyak laporan kegiatan sekolah tetap berjalan di atas kertas, padahal di lapangan nihil aktivitas.
“Setiap tahun dilaporkan ada kegiatan, tapi faktanya kosong. Kalau pun ada, paling hanya konsumsi rapat. Ini bukan lagi kelalaian, tapi indikasi korupsi terstruktur,” kata Ibrahim, Senin (16/6/2025).
Ibrahim juga menyoroti kondisi fisik sekolah yang memprihatinkan—ruang kelas rusak, fasilitas belajar minim, hingga tidak adanya alat peraga. Hal ini sangat bertolak belakang dengan nilai anggaran BOS yang diterima tiap sekolah, yang bisa mencapai ratusan juta rupiah per tahun.
“Misalnya, sekolah dengan 300 siswa bisa dapat Rp300 juta setahun. Tapi lihatlah kondisi riilnya. Fasilitas seadanya, kegiatan siswa nyaris tak ada,” imbuhnya.
AMPHI juga menyoroti matinya kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, OSIS, seni, dan olahraga. Padahal dalam Petunjuk Teknis BOS, anggaran untuk pengembangan karakter siswa merupakan salah satu komponen penting.
“Ini bukan sekadar korupsi keuangan, tapi pembiaran terhadap pembentukan karakter generasi muda,” tegas Ibrahim.
Ia mendesak aparat penegak hukum, baik dari kepolisian maupun kejaksaan, untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh. Pemeriksaan terhadap kepala sekolah dan operator BOS dinilai penting untuk membongkar dugaan penyimpangan anggaran pendidikan.
“Korupsi di sektor pendidikan adalah bentuk paling kejam dari pengkhianatan terhadap masa depan anak-anak. Ini tidak bisa dibiarkan,” ucapnya lantang.
Ibrahim pun menyinggung kepemimpinan Bupati Muna Barat, La Ode Darwin dan wakilnya Ali Basa, yang selama ini mengusung visi membangun sumber daya manusia unggul.
“Kami menghargai visi Bupati. Tapi ini ujian nyata. Jika dibiarkan, maka semua janji tentang SDM unggul hanya tinggal slogan,” tutupnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi via telepon, Kepala Dinas Pendidikan Muna Barat, Ahmad Ramadhan, enggan berkomentar.
“Saya jangan dulu komentar. Bisa dapat teguran dari bos (Bupati). Semua pernyataan satu pintu lewat Kominfo,” katanya singkat.
Laporan: Krismawan
